Direktur IDI Nilai Program Beasiswa Dokter Spesialis Pemda SBT Jadi Langkah Progresif

Ambon,Tajukmaluku.com-Pelayanan kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Rumah Sakit Umum Daerah kerap kekurangan dokter spesialis. Warga dari kecamatan terpencil harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju Ambon hanya untuk pemeriksaan medis yang mestinya bisa dilakukan di rumah sakit kabupaten. Kekosongan tenaga dokter spesialis menjadikan hak atas layanan kesehatan di SBT masih dibawah standar.

Menjawab situasi itu, Pemerintah Kabupaten SBT mulai menyiapkan langkah strategis. Wakil Bupati Muhammad Miftah Thoha Rumarey Wattimena dalam komentarnya di beberapa media mengungkapkan, pemerintah daerah SBT tengah merancang program beasiswa pendidikan kedokteran bagi putra-putri asli SBT.

“Ini bukan sekadar bantuan biaya kuliah, tapi investasi jangka panjang untuk memastikan SBT memiliki dokter-dokter spesialis yang lahir, tumbuh, dan bekerja di tanahnya sendiri,” ujar Miftah.

Ia menegaskan, pemerintah tak ingin terus bergantung pada dokter kontrak dari luar daerah yang silih berganti datang dan pergi. “Kita butuh tenaga medis yang punya keterikatan emosional dengan masyarakat SBT, bukan hanya datang karena penugasan,” katanya.

Direktur Institute Demokrasi Indonesia, Sayed Moksen Almahdali, menilai kebijakan Pemda SBT ini sebagai langkah progresif dan rasional dalam memperkuat sektor kesehatan daerah. Menurutnya, di tengah ketimpangan layanan antara pusat dan daerah, kebijakan semacam ini menandai pergeseran cara pandang pembangunan dari ketergantungan menuju kemandirian.

“Menyiapkan dokter spesialis dari putra daerah sendiri adalah bentuk investasi sosial jangka panjang. Ini menunjukkan pemerintah daerah tidak hanya berpikir tentang hari ini, tetapi tentang masa depan sistem kesehatan di SBT,” ujarnya kepada tajukmaluku.com, Selasa (02/11/2025)

Namun, kata Moksen, program ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan penguatan ekosistem kesehatan di daerah. Infrastruktur rumah sakit, peralatan medis, serta jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan harus disiapkan sebagai pondasi. Tanpa itu, lulusan program beasiswa nantinya akan kembali tersedot ke kota besar.

“Pemerintah SBT sudah memulai dengan benar, tapi pekerjaan rumahnya masih panjang memastikan para dokter muda itu mau dan mampu kembali mengabdi di daerah,” tandasnya.

Moksen juga menyarankan kepada pemda SBT tentang pentingnya kejelasan kontrak moral dan hukum bagi penerima beasiswa.

“ Beasiswa dokter spesialis itu mahal jadi harus ada ikatan hukum dan mekanisme penempatan untuk para penerima beasiswa tersebut suapaya jika telah selesai, mereka dengan sadar bisa kembali mengabdi di daerah,” ujarnya.

Ia menilai, perlu ada pernyataan sikap atau adendum perjanjian kerja, misalnya kewajiban mengabdi minimal lima hingga tujuh tahun di fasilitas kesehatan SBT setelah lulus, klausul pengembalian biaya pendidikan bila melanggar, serta paket insentif konkret seperti tunjangan penugasan, rumah dinas, hingga jalur pendidikan lanjutan.

“Kami mendukung apa yang dilakukan Pemda SBT ini, beasiswa itu harus berubah jadi kontrak sosial yang menahan arus migrasi tenaga medis dan menegakkan tanggung jawab moral kepada daerah,” tegasnya.

Kebijakan ini menjadi catatan serius Pemerintah Kabupaten SBT dalam memperkuat sistem layanan kesehatan. Di tengah keterbatasan fiskal dan medan geografis yang berat, kebijakan ini mampu menegaskan kemandirian daerah dalam membuat keputusan jangka panjang.*(01-F)