Breaking News
light_mode

Banding Jaksa Kandas, Vonis Bebas Fahry Rahayaan Kini Berkekuatan Hukum Tetap

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
  • visibility 501
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan banding Jaksa Penuntut Umum atas vonis bebas mantan Kepala Dinas Perkim Kota Tual tidak dapat diterima. Vonis itu kini berkekuatan hukum tetap dan tak bisa lagi digugat lewat banding maupun kasasi.

Ambon,Tajukmaluku.com-Upaya Jaksa Penuntut Umum, kasi pidsus Kejaksaan Negeri Tual, Johanes Riky Felubun dalam membatalkan vonis bebas mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Tual, Fahry Rahayaan, kandas di Pengadilan Tinggi Ambon.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan permohonan banding jaksa tidak dapat diterima. Putusan ini membuat vonis bebas Fahry yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada 3 Juli 2026 tetap berlaku.

Putusan bernomor 11/PID.SUS-TPK/2026/PT AMB itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Rabu, 12 Agustus 2026.

Majelis hakim diketuai Krosbin Lumban Gaol. Dua hakim ad hoc Tipikor, Jamaluddin dan Getty Rumetha Sitio, bertindak sebagai anggota. Sidang dihadiri jaksa penuntut umum secara melalui zoom meeting dan kuasa hukum terdakwa secara langsung. Fahry Rahayaan tidak hadir.

Kuasa hukum Fahry, Hendrik Lusikooy, mengatakan putusan tersebut membuat perkara kliennya berkekuatan hukum tetap.

“Dengan adanya putusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan jaksa. Putusan terhadap Pak Fahry telah berkekuatan hukum tetap,” kata Lusikooy kepada Tajukmaluku.com, Kamis (13/8/2026).

Jaksa Dinilai Keliru Membaca KUHAP

Lusikooy menjelaskan Pengadilan Tinggi tidak lagi masuk memeriksa fakta maupun alat bukti perkara. Majelis hanya menyatakan permohonan banding jaksa tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard. Dengan demikian, menurut dia, putusan tersebut merupakan putusan formil dan bukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Dasarnya, kata Lusikooy, terdapat dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, UU Nomor 20 Tahun 2025.

Menurutnya, jaksa keliru membaca ketentuan tersebut.

“Jaksa beranggapan Pasal 244 KUHAP tidak secara tegas melarang putusan bebas untuk diajukan banding, dan hanya dianggap melarang kasasi. Padahal Pasal 244 ayat (5) mengatur soal putusan lepas, sementara ayat (4) mengatur putusan bebas. Dua hal yang berbeda,” kata Lusikooy.

Ia menjelaskan, bebas murni atau vrijspraak berarti seluruh dakwaan tidak terbukti. Sementara putusan lepas atau ontslag van rechtsvervolging berarti perbuatan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Menurut Lusikooy, vonis Pengadilan Tipikor Ambon terhadap Fahry merupakan bebas murni.

“Pembacaan Pengadilan Tinggi atas Pasal 244 dan Pasal 299 KUHAP 2025 memperkuat posisi itu. Baik banding maupun kasasi sama-sama tertutup untuk putusan bebas, sehingga vonis semacam itu final sejak diucapkan,” paparnya.

Dana BSPS Disebut Tak Pernah Dikelola Perkim

Perkara Fahry berkaitan dengan dugaan korupsi proyek Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (BPKPS) di Desa Tam Ngurhir, Kota Tual, dengan sumber anggaran DAK tahun 2019.

Lusikooy mengatakan fakta persidangan menunjukkan dana bantuan tersebut tidak dikelola Dinas Perkim.

Menurut dia, dana justru berada dan dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual.

“Semua saksi menjelaskan dana bantuan itu tidak berada di Dinas Perkim, tapi di BPKAD,” katanya.

Lusikooy kemudian memaparkan proses administrasi anggaran tersebut.

Menurutnya, anggaran tersebut sempat dipindahkan dari Dinas Perkim ke BPKAD berdasarkan keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang saat itu diketuai Sekretaris Daerah.

Namun, pemindahan anggaran itu tidak diikuti perubahan SK maupun perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Akibatnya, PPK tetap tercatat di Perkim. Namun secara struktural, kata Lusikooy, PPK bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD, bukan Kepala Dinas Perkim.

“Karena tidak ada perbuatan, beliau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” kata Lusikooy.

Ia mengatakan PPK yang menurutnya semestinya bertanggung jawab atas proyek tersebut telah meninggal dunia.

Dua orang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang dibawahi langsung PPK pada proyek ini juga dinyatakan bebas dalam perkara yang sama. Menurut Lusikooy, keduanya dinilai hanya menjalankan perintah.

Kuasa Hukum Soroti Auditor

Lusikooy juga menyoroti proses audit yang menjadi dasar perkara.

Ia menyebut pejabat yang sebelumnya menjabat Kepala BPKAD Kota Tual, dan pernah mengelola langsung dana bantuan tersebut, kemudian pindah ke Inspektorat Kota Tual.

Pejabat itu, kata dia, kemudian ditugaskan mengaudit dana yang sebelumnya pernah dikelolanya.

“Seharusnya dia menolak melakukan audit karena terdapat konflik kepentingan. Namun, dia tidak menolak,” kata Lusikooy.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat independensi hasil audit patut dipertanyakan.

Lusikooy tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Menurutnya, Fahry Rahayaan sendiri tidak pernah diperiksa tim audit dan laporan hasil audit (LHA) tidak pernah diberikan kepada semua terdakwa.

Barang Bukti Dipakai untuk Perkara Terdakwa Lain

Putusan Pengadilan Tinggi juga mencatat keberadaan 49 item barang bukti dalam perkara tersebut.

Barang bukti itu antara lain dokumen anggaran, SK Wali Kota, cek bank, hingga buku tabungan penerima bantuan.

Seluruhnya dikembalikan kepada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rahmawaty Taufiq.

Dengan demikian, perkara terkait proyek BSPS Tam Ngurhir tahun 2019 belum seluruhnya selesai. Putusan 12 Agustus 2026 hanya mengakhiri perkara yang menjerat Fahry Rahayaan.

Biaya perkara pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada negara.

Minta Hak Fahry Dipulihkan

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Lusikooy mengatakan jaksa maupun Pemerintah Kota Tual harus memulihkan hak-hak kliennya.

Menurut dia, pemulihan itu mencakup harkat dan martabat, hak kepegawaian, serta jabatan yang sebelumnya diemban Fahry.

“Apabila sebelum perkara Pak Fahry menjabat sebagai kepala dinas, statusnya harus dikembalikan sebagai kepala Bappeda, dengan seluruh tunjangan dan hak kepegawaian yang melekat pada jabatan itu,” ujarnya.*

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas

    RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (01/07/2026). Progres tersebut ia paparkan sejalan dengan tujuan utama diadakannya pertemuan ini, yaitu mengulas sekaligus menyederhanakan seluruh […]

  • GMPI Maluku Desak Pemecatan Tiga Oknum Anggota Polsek Pelabuhan Yos Soedarso Ambon

    GMPI Maluku Desak Pemecatan Tiga Oknum Anggota Polsek Pelabuhan Yos Soedarso Ambon

    • calendar_month Sabtu, 21 Des 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Maluku kembali dihebokan dengan video viral tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Rizal Serang, warga yang menjadi korban penganiayaan oleh tiga oknum anggota Polsek Pelabuhan Yos Soedarso, Jumat kemarin, kini menjadi sorotan publik. Tindakan kekerasan ini tidak hanya mencederai korban secara fisik tetapi juga mencoreng integritas Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang seharusnya […]

  • PLN UIW MMU Pastikan Listrik Andal Selama Perayaan Malam Natal hingga Wilayah Kepulauan

    PLN UIW MMU Pastikan Listrik Andal Selama Perayaan Malam Natal hingga Wilayah Kepulauan

    • calendar_month Kamis, 25 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) memastikan keandalan pasokan listrik selama perayaan Malam Natal 2025 di seluruh wilayah pelayanan, termasuk hingga daerah kepulauan. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan siaga kelistrikan secara menyeluruh serta kunjungan langsung ke sejumlah lokasi ibadah. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko […]

  • PLN UIW MMU Hadirkan Asa Lewat Program LUTD, Febry Tetelepta Dukung Pemerataan Energi di Maluku

    PLN UIW MMU Hadirkan Asa Lewat Program LUTD, Febry Tetelepta Dukung Pemerataan Energi di Maluku

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Piru,Tajukmaluku.com-Di tengah tantangan pemerataan pembangunan dan akses energi di kawasan timur Indonesia, PT PLN (Persero) terus membuktikan peran nyatanya sebagai garda terdepan dalam membangun keadilan energi. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Piru, kembali menyalurkan sambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera. Kali ini, program itu menjangkau Dusun […]

  • Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan

    Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti. “Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi […]

  • Membaca Amsal Sitepu Relasi Eksploitatif dan Ekstraksi Nilai bagi Pekerja Kreatif

    Membaca Amsal Sitepu Relasi Eksploitatif dan Ekstraksi Nilai bagi Pekerja Kreatif

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Abdul Kayum N (Direktur Bakornas Lapmi PB HMI) Tajukmaluku.com-Kasus yang menimpa videografer Amsal Sitepu tidak bisa lagi dibaca sebagai sekadar polemik antara pekerja kreatif dan klien. Ia merupakan cermin dari persoalan yang lebih dalam yakni ketidakpahaman struktural terhadap nilai kerja kreatif di Indonesia. Pernyataan bahwa editing dan dubbing “seharusnya gratis” bukan hanya keliru, tetapi […]

expand_less