Breaking News
light_mode

Gunung Botak: Emas, Racun, dan Kehancuran Bumi Bupolo

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
  • visibility 1.609
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Marwan Titahelu

Tajukmaluku.com-Tulisan ini tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Tapi apa yang berlangsung di Kabupaten Buru, justru sebaliknya. Gunung Botak kini menjelma tambang racun, tambang darah, tambang kehancuran.

Kapolda Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH., S.IK, M.Si, tentu paham betul. Begitu juga Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, yang dikenal tegas meski kadang sikapnya naik-turun. Mustahil mereka tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di Gunung Botak. Mustahil mereka tidak melihat bagaimana transaksi haram dan praktik kotor dibiarkan berlangsung begitu lama.

Dari luar, tambang Gunung Botak seolah dikerjakan rakyat kecil, manual, tradisional. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, realitasnya jauh berbeda. Prosesnya penuh bahan kimia berbahaya. Sianida, merkuri, dan zat beracun lainnya. Sesuatu yang mestinya dilarang, justru dianggap biasa.

Paradoks Regulasi & Praktik Aparat

Secara hukum, penggunaan merkuri dilarang. Dokumen resmi Kementerian ESDM (Kepmen ESDM No. 148/2024) menegaskan pengolahan emas rakyat tidak boleh memakai bahan kimia berbahaya. Tetapi yang ditemui dilapangan berbanding terbalik. Sianida dan merkuri bebas masuk, bahkan Ombudsman mencatat 150 karton sianida pernah diamankan di Namlea awal 2025.

Pemerintah daerah dan aparat keamanan hanya memainkan drama razia musiman. Ketika mata publik bergeser, aktivitas tambang kembali normal. Penertiban yang dilakukan hanyalah kosmetik.

Yang lebih memuakkan, aparat kepolisian bukan hanya tahu, tapi juga ikut bermain. Baik secara personal maupun membawa nama institusi.

Kasus 300 karton sianida seolah membuka mata kita, puluhan karung Sianida yang digrebek Ditreskrimus Polda Maluku beberapa waktu lalu kuat dugaan sisa dari bisnis haram yang selama ini melibatkan dua oknum Polisi, satu bertugas di Polres MBD dan satunya oknum Ditpolairud Maluku.

Mereka bahkan menjadi tameng untuk bisnis haram itu. Menjadi bamper bagi mafia tambang. Menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi.

Risiko Jangka Panjang & Masa Depan Buru yang Dipertaruhkan

Korban jiwa hari ini hanyalah bagian paling terang dari kerusakan yang lebih dalam. Paparan racun lama-lama bisa menyebabkan kelainan sistem saraf, gangguan ginjal, kerusakan otak, abortus spontan, kanker. Merkuri dan sianida bekerja lambat, terakumulasi.

Aspek Kesehatan Masyarakat

Tahun 2011, ketika pertambangan di Gunung Botak baru dimulai, tercatat 25 bayi meninggal saat dilahirkan di wilayah transmigran dekat tambang. Jumlah kematian bayi melonjak pada Tahun 2026, 39 bayi meninggal dan ada 4 ibu yang tercatat meninggal saat persalinan.

Sementara Penelitian di Desa Debowae (jarak <10 km dari lokasi tambang) menunjukkan 25 orang memiliki kadar merkuri dalam darah melebihi ambang normal (≥ 9 mikrogram per liter).

Semua data pasien dengan gejala keracunan logam berat (sistem saraf, kelelahan, penglihatan terganggu) itu tersimpan rapih di Rumah Sakit Umum Daerah Namlea.

Dampak Lingkungan

Laporan dari mongabay.co.id menyebut Sungai Anahoni tercemar. Air berubah biru, diduga sianida lolos ke aliran air. Biota laut di Teluk Kayeli tercemar merkuri > 3%, menandakan polutan menyebar ke pesisir dan ekosistem laut.

Tanah pertanian, tanaman pangan, ikan konsumsi—semua sudah dipertaruhkan menjadi vektor racun ke tubuh manusia.

Kasus Kematian

Di tahun 2025 sendiri tercatat 7 penambang tewas akibat jebolnya bak penampung air dan longsoran material di area tambang. Tragedi longsor pada 8 maret 2025 itu memakan korban termasuk satu keluarga (ayah, ibu, anak).

Hanya berselang tiga bulan, pada juli 2025, La Haji (42 tahun), penambang asal Ambon itu ditemukan tewas dengan luka sabetan di area gunung botak.

Terbaru di September 2025, Beberapa kasus kematian di area tambang juga terjadi. Asri (37 Tahun), Tasid Jawa ( 37 Tahun), dan La Nyong (39 Tahun) ditemukan tewas terperangkap saat beraktivitas di dalam lubang galian.

Fakta dan data diatas seolah melukis bumi Bupolo boleh ditukar dengan uang kilat, meski harus ditebus dengan kematian di lubang tambang. Ada semacam upaya normalisasi dari setiap peristiwa diatas. Padahal, aparat punya data, punya instrumen, punya wewenang. Tapi ketegasan nyaris tak pernah hadir. Mereka seakan mengiyakan semua transaksi kotor. Setor-menyetor berjalan lancar. Jalur distribusi bahan kimia berbahaya dibiarkan lolos. Seolah tambang emas Gunung Botak adalah “zona bebas hukum”.

Tambang gunung botak adalah sumber mata pencarian, “sangat benar” bahkan ada banyak sumber, tapi tidak harus sumber gelap dan haram juga di lakukan. transaksi gelap dengan pola yang demikian sama. Sebenarnya kita telah mempertaruhkan masa depan Kabupaten Buru pada jurang kehancuran.

Hari ini, Kabupaten Buru tengah mempertaruhkan masa depannya. Tanah yang mestinya diwariskan kepada generasi berikut, justru dirusak dengan merkuri dan sianida. Sungai-sungai tercemar, laut menerima limbah, dan masyarakat hidup dalam lingkaran racun. Kehancuran ada di depan mata, dan itu bukan bencana alam. Itu kesengajaan. Itu pembiaran.

Aparat yang mestinya menjaga, justru bagian dari permainan. Pemerintah pusat seakan pura-pura tuli. Pemda Buru memilih diam. Sementara rakyat kecil akan terus jadi tumbal.

Kehancuran masa depan kabupaten Buru di depan mata uang, ketika hal ini terjadi. maka baik masyarakat maupun pihak berwenang harus bertanggung jawab penuh.

Tulisan ini memang mengandung muak. Muak melihat aparat yang membiarkan. Muak melihat mahasiswa dan tokoh masyarakat ikut-ikutan main kotor. Muak melihat Kabupaten Buru yang dipertaruhkan di meja judi mafia tambang.

Tapi tulisan ini tidak mengandung B2.Yang beracun justru kenyataan itu sendiri.*

Penulis adalah pemuda Kabupaten Buru

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT RI dan Maluku ke-80, Ketua DPRD: Saatnya Perkokoh Persatuan

    HUT RI dan Maluku ke-80, Ketua DPRD: Saatnya Perkokoh Persatuan

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-80 Provinsi Maluku harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penegasan itu disampaikan Watubun dalam rapat paripurna istimewa DPRD yang digelar dalam rangka HUT ke-80 Provinsi Maluku. Selasa, (19/08/2025). “Peringatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi […]

  • Bantu Warga Hadapi Karhutla di Saleman, Maswatu Apresiasi Kinerja TNI AL IX Ambon

    Bantu Warga Hadapi Karhutla di Saleman, Maswatu Apresiasi Kinerja TNI AL IX Ambon

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Hampir satu bulan, masyarakat di Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku berjuang untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dengan peralatan seadanya, masyarakat saling bantu untuk mencegah api meluas. Namun, keterbatasan yang dimiliki warga, membuat api yang bergerak cepat membakar hutan dan perkebunan masyarakat itu menyisahkan keprihatinan atas lambatnya sikap […]

  • HIV di Maluku Peringkat 14 Nasional, Anggaran Nol, Transaksi Lendir Bergeser ke Aplikasi Hijau

    HIV di Maluku Peringkat 14 Nasional, Anggaran Nol, Transaksi Lendir Bergeser ke Aplikasi Hijau

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ancaman HIV di Maluku dinilai semakin kompleks. Di satu sisi, kasus baru terus bermunculan. Di sisi lain, pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD untuk menopang program penanggulangan HIV/AIDS. Direktur Yayasan Harmoni Hati Beta, Madina, mengatakan hingga 2026 sebagian besar program HIV di Maluku masih bergantung pada pendanaan Global Fund. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan […]

  • Wujud Komitmen Perubahan, Kementerian ATR/BPN Tawarkan Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemda Lampung

    Wujud Komitmen Perubahan, Kementerian ATR/BPN Tawarkan Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemda Lampung

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Lampung,Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Lampung melalui sembilan program kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif sekaligus mendukung pembangunan daerah. “Kementerian ATR/BPN ingin berubah, kami ingin jadi mitra […]

  • Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan

    Wamen ATR/Waka BPN: Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah Jadi Kunci Tata Kelola Pertanahan

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tajukmaluku.com-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Kamis (08/10/2026) secara daring. Di kesempatan ini, ia mengingatkan akan pentingnya integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah untuk mendukung penyelesaian berbagai […]

  • Tersisa Rp 60 Miliar Dana Pilkada 2024, KPU Bawaslu Siap Kembalikan

    Tersisa Rp 60 Miliar Dana Pilkada 2024, KPU Bawaslu Siap Kembalikan

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku bakal mengembalikan sisa anggaran dana hibah Pilkada tahun 2024 ke pemerintah daerah sebesar Rp 60 miliar. Dimana pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, KPU mendapatkan dana hibah dari pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp 160 miliar. Sisa dana yang akan dikembalikan Rp 57 miliar. […]

expand_less