KNPI: “Pembelaan Terhadap PJ Bupati SBB itu Ngaur”
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 18 Des 2024
- visibility 268
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Polemik mengenai kinerja Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Dr. Ahmad Jais Ely, M.Si, terus mengemuka. Sekretaris KNPI SBB, Wandri Makasar, yang menilai sejumlah klaim keberhasilan Pj Bupati sebagai upaya panik yang cenderung tidak berdasar.
Wandri mengungkapkan, klaim terkait progres pembangunan Jembatan Kaibobu yang disebut mencapai 80 persen hingga 17 Desember 2024 diragukan validitasnya. Ia mengaku telah memeriksa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) SBB tahun 2024 dan 2025, namun tidak menemukan program tersebut tercantum dalam dokumen resmi.
“Jika program ini benar ada, saya menantang pihak terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum, untuk memverifikasi legalitas dan kesesuaiannya dengan dokumen APBDP,” tegas Wandri.
Serupa dengan itu, proyek pembangunan talud pantai di Dusun Eli juga menuai kritik. Menurut Wandri, alasan kondisi alam yang menghambat pelaksanaan proyek hingga harus ditunda ke 2025 mencerminkan lemahnya perencanaan dan dasar hukum.
Ia juga menyasar janji pembangunan ruas jalan Piru-Lokki dengan anggaran Rp68 miliar. Wandri menyebut realisasi anggaran hanya sebesar Rp2 miliar lebih, yang dianggap jauh dari janji awal.
Selain itu janji Pj Bupati untuk memekarkan Dusun Katapang menjadi desa dalam waktu satu minggu setelah berdialog dengan masyarakat setempat. Namun, hingga kini janji tersebut belum terwujud, dengan alasan adanya syarat teknis yang belum terpenuhi. “Apakah ini bentuk ketidaktahuan terhadap aturan atau sekadar janji politik untuk mencari simpati?” sindir Wandri.
Menurut Wandri, sebagian besar program pembangunan yang berjalan saat ini adalah hasil perencanaan dari Pj Bupati sebelumnya, Andi Chandra Assadudin, bukan inisiatif Ahmad Jais Ely. Ia menyebut klaim keberhasilan tersebut sebagai bentuk penyesatan publik.
“Kita harus jujur bahwa program-program yang berjalan bukanlah buah perjuangan beliau. Kalau soal kuota PPPK yang menuai polemik, beliau menyalahkan Pj sebelumnya. Lantas, apa bedanya dengan program yang diklaim sukses saat ini?” ujar Wandri.
Wandri mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah terbuai oleh klaim keberhasilan yang tidak berdasar. Ia juga mendesak pemerintah daerah agar lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait program pembangunan dan anggaran.
“Pembangunan di SBB tidak boleh hanya menjadi alat politik, tetapi harus berbasis pada kepentingan masyarakat yang sesungguhnya,” pungkas Wandri.*Redaksi
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar