Pemerintah Tak Becus Antisipasi Implikasi Krisis Geopolitik

Oleh: Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina

(Direktur Archipelago Solidarity Foundation)

Tajukmaluku.com-Eskalasi konflik yang mencapai puncak dengan perang Amerika-Israel vs Iran di Timur Tengah bukan hanya berdampak terhadap kawasan teluk, tetapi membawa implikasi global karena tersendatnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang melewati Selat Hormuz.

Indonesia yang selama ini tergantung impor BBM tidak luput dari implikasi geopolitik ini. Peristiwa ini juga menunjukkan tingkat ketahanan atau kerentanan energi sebuah negara termasuk Indonesia. Kalau tidak dikelola, krisis energi berada di depan mata, karena cadangan yang semakin menipis.

Peristiwa ini juga membuka terang benderang bagaimana skema impor BBM selama ini. Menteri ESDM Bahlil mengungkapkan kalau dua kapal tanker ditarik pihak pengimpor dari Singapura. Di sini, muncul pertanyaan awam yang sangat sederhana, bagaimana menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia mengimpor BBM dari negara kecil tanpa sumber minyak seperti Singapura.

Artinya, Singapura bukan benar-benar sebagai eksportir tetapi hanya sekadar broker yang hanya bermodalkan jaringan dan perusahaan di atas kertas. Masalah fundamental tata kelola migas kita selama ini adalah transparansi dalam skema impor.

Struktur impor yang mengandalkan broker di pasar spot Singapura telah menciptakan biaya siluman yang membebani APBN. Broker-broker ini seringkali bukan entitas pemilik aset, melainkan perusahaan di atas kertas yang memanfaatkan celah informasi antara produsen minyak mentah dan kebutuhan domestik Indonesia.

Mereka berlindung di balik narasi keamanan pasokan untuk menjustifikasi praktik yang sejatinya masuk akal. Keberadaan broker ini menciptakan lingkaran setan. Mereka memiliki insentif untuk menjaga Indonesia agar tetap tergantung pada impor produk jadi (gasoline/diesel) daripada membangun kapasitas kilang domestik. Akibatnya, setiap kali terjadi ketegangan seperti yang terjadi di Timur Tengah menempatkan Indonesia dalam posisi rentan atau panik karena cadangan operasional yang hanya berkisar 23 hari, sehingga melahirkan tata kelola reaktif untuk respons darurat.

Belajar dari situasi 2026 ini, Indonesia harus berani melakukan transisi radikal menuju kontrak Government-to-Government (G2G), yang dengan sendirinya menendang praktik perantara impor BBM.

Krisis di Selat Hormuz merupakan momentum dan memberikan alasan legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan perombakan, termasuk peluang menggandeng negara produsen non-Hormuz, sehingga Indonesia dapat mengamankan kontrak jangka panjang yang stabil.

Langkah radikal ini, dengan sendirinya mematikan peran broker. Kontrak G2G memastikan transparansi harga dan meminimalkan keterlibatan perantara.

Meski langkah ini sangat mungkin diambil pemerintah, tetapi butuh keberanian luar biasa karena akan menerabas aktor yang selama ini bermain Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina. Di sini ada potensi para aktor yang terganggu akan melakukan lobi di tingkat elit hingga dan menggiring opini publik.

Dengan begitu, keteguhan dan ketangguhan pemerintah untuk benar- benar memutus mata rantai impor yang memberikan beban tambahan bagi APBN.

Selain itu, sudah saatnya pemerintah berpikir strategus untuk menggandeng entitas seperti Danantara untuk mengedakanbatau mengelola kilang dalam negeri, sehingga Indonesia tidak perlu bergantung kepada negara tetangga.

Kolaborasi Danantara dan Pertamina ini bukan hanya memastikan keamanan energi, tetapi juga memastikan Indonesia bergantung kepada dirinya sendirinya. Selain itu, Indonesia bisa mengimpor minyak mentak untuk diolah di kilang dalam negeri.

Kesiapan Indonesia seperti ini sangat dibutuhkan, sehingga ketika terjadi eskalasi geopolitik yang memicu lonjakan harga minyak dunia, Indonesia memiliki ketenangan dan tidak perlu reaktif untuk menaikkan harga BBM di dalam negeri karena keberadaan stok yang cukup.

Namun, terlepas dari lebijakan apapunnyang ditempuh sebenarnya rent seeking memiliki musuh alam yakni transparansi. Jadi, ketika setiap aliran BBM dapat dideteksi secara real time, maka perlahan tapi pasti para pemburu rente aknn kehilangan mainan karena BBM terbuka untuk dicek dari mana dan kemana akan mengalir.

Dengan basis data transparan inilah pemerintah memiliki legitimasi dan kepercayaan dalam setiap kebijakannyang diambil karena benar- benar berbasis data dan sekaligus menghindarkan potensi spekulasi kebijakan karena adanya tekanan dan lobby, termasuk impor dengan alasan darurat.

Situasi global saat ini menuntut Indonesia untuk memberikan respon yang tepat dan terukur, sekaligus memilih untuk tetap menjadi korban dari fluktuasi geopolitik dan permainan broker atau justru menggunakan turbulensi yang ada sebagai pemicu untuk menghancurkan struktur lama yang memang menghendaki impor melalui perantara.

Tentu, perombakan ini tidak akan mudah karena membutuhkan konsistensi, keteguhan dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Keberanian pemerintah untuk memberangus mata rantai broker merupakan titik untuk tidak larut dalam ancaman krisis, tetapi juga jalan menuju kekuatan ekonomi baru yang berdaulat secara energi.

Tanpa langkah sistematis dan terukur, tanpa mengurangi rasa hormat, kedaulatan energi hanya omon-omon di berbagai forum publik. Sebab, kedaulatan energi bicara soal nyata mengenai ketersediaan tangki minyak yang penuh, harga yang stabil di pompa bensin, dan hilangnya aktor broker yang telah lama bermain antara produsen dan kebutuhan BBM Indonesia.

Dengan situasi global saat ini, pemerintah memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan perombakan total yang tidak akan sama dalam situasi normal. Pilihannya, sekarang atau tetap terjebqk dalam gejolak geopolitik.

Jadi, di tengah gonjang-ganjing ancaman pasokan minyak yang bisa memicu masalah sosial, politik dan ekonomi, sebenarnya ada peluang baik untuk merompak praktik puluhan tahun yang seolah tidak tersentuh karena kekuatan kekuasaan di balik layak. Ini momentum strategis untuk merombak total tata kelola migas dan membasmi struktur pemburu rente (rent-seeking) yang bersarang dalam skema impor BBM Indonesia.

Sekali lagi, di balik tantangan dan ancaman krisis energi, Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang untuk memangkas skema impor sehingga memutus mata rantai broker impor BBM. Sebab, tanpa menggunakan momen ini untuk membenahi skema impor BBM, maka penegakan hukum yang sedang digencarkan terhadap elemen swasta yang terlibat dalam impor BBM bisa jadi hanya berakhir pada pergantian pemain tetapi secara substansi tidak mengubah praktik pemburu rente (rent seeking).

Untuk itu, momen ini sebenarnya juga ujian nyata bagi pemerintahan Prabowo dengan gagasan besar untuk menghadirkan kedaulatan energi. Setidaknya, ada ujian untuk merombak skema impor yang selama ini melalui perantara menjadi relasi G to G dengan negara penghasil. Tanpa perombakan ini, sekali lagi, apa yang dilakukan hanya sekadar ganti pemain karena pola permainan tidak berubah dan terkesan dipelihara puluhan tahun.

Momentum ini akan menunjukkan kontras nyata antara apa yang dipidatokan dan apa yang dilakukan. Sebab, selama impor masih melalui Singapura, maka sejauh itu juga akan menyisakan pertanyaan mengapa lewat Singapura? Seribu alasan pembenar bisa dikemukakan karena argumen yang sama telah menjadi alasan klasik. Tapi, semua alasan itu seolah benar, karena faktanya memang didesain seperti itu, dengan minimnya pembangunan kilang, minimnya keberadaan kapal tanker yang sangat berguna dalam situasi seperti saat ini sebagai transportasi dan penamungan stok BBM.

Faktanya, Indonesia memilih menjual kapal tanker karena itu dengan sendirinya semakin menegaskan ketergantungan kepada Singapura yang bermodalkan penampungan dan perusahaan di atas kertas selalu mendayung di antara produsen dan kebutuhan BBM Indonesia.

Prabowo ke Jepang

Namun, di tengah situasi dalam negeri yang membutuhkan perhatian sebagai implikasi dari krisis geopolitik, Presiden Prabowo justru berkunjung ke Jepang. Prabowo dikabarkan menyaksikan penandatanganan perjanjian bisnis senilai US$ 22,6 miliar atau setara Rp 384,2 triliun.

Selain itu, ada 10 perjanjian nota kesepahaman yang diteken antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang. Salah satunya, mengenai kerja sama strategis untuk pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX.

Kerjasama soal Masela ini menarik karena sebenarnya komitmen Jepang dan Indonesia di level pemerintahan tingkat tinggi sudah selesai. Apalagi, sekarang pengembangan Blok Masela sudah memasuki tahap FEED dan kontsruksi. Untuk itu, ketika muncul lagi komitmen kerjasama yang baru ini perlu dijelaskan kepada publik publik, apakah kerjasama itu memperkuat, mengubah atau kerjasama untuk bidang lain di Blok Masela.

Namun, meskipun publikasi yang muncul mengenai kerjasama di bidang ekonomi, tentu tidak mustahil kunjungan Prabowo ke Jepang itu berkaitan dengan eskalasi situasi global. Sebab, ketika perang di Timur Tengah berkepanjangan akan membawa implikasi ke semua kawasan, termasuk Asia Timur.

Sebab, bukan rahasia lagi bahwa Jepang merupakan sekutu Amerika di Asia Timur yang juga dipertegas dalam kunjungan PM Jepang ke Amerika baru-baru ini.

Sebab, bukan mustahil eskalasi konflik akan melebar ke Pasifik, Laut China Selatan dan sebagainya. Misalnya, Selat Hormuz dikendalikan Amerika, maka dengan sendirinya akan memukul kepentingan energi China yang mengandalkan pasokan lewat Selat Hormuz. Situasi ini akan memiliki implikasi yang merambah ke berbagai kawasan. Jadi, siapa mengendalikan Selat Hormuz tentu akan mengendalikan jalur pasokan minyak. Di sini akan membawa implikasi serius ketika kendali Sekatn Hormuz misalnya benar-benar beralih dari Iran ke Amerika.

Di tengah situasi yang tidak menentu ini, Presiden Prabowo perlu mengutamakan kepentingan dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan dasar rakyat. Sebab, hal itu merupakan pondasi dari ketahanan sebuah negara. Sebaliknya, meskipun relasi regional dan internasional penting, tetapi dalam situasi ekonomi, sosial politik yang rentan seperti saat ini sebaiknya kepentingan dasar rakyat merupakan prioritas utama.*(01-F)