Sangadji dan Benih Nasionalisme Indonesia

Oleh: Arman Kalean Lessy, M.Pd., C.Md

(Ketua DPD KNPI Maluku || Akademisi UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon)

Tajukmaluku.com-Banyak dari kritikus yang menukil pendapat dari Benedict Anderson tentang imagined community, lalu mengaitkannya dengan konsep Nasionalisme. Tanpa ragu, mereka sering nyinyir dengan ujaran “Bangsa Indonesia adalah imajinasi Sukarno saja”. Seolah Indonesia hanyalah visi dari Sukarno seorang, mereka lupa bahwa spirit Nasionalisme itu telah jauh mengemuka saat Sumpah Pemuda digaungkan.

Kata Bangsa dan Nasionalisme memang kerap dipertukarkan dalam narasi. Meski begitu, dalam konteks ke-indonesia-an, kata Bangsa secara eksplisit diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, diawali kesatuan Tanah Air dan kesatuan Bahasa. Artinya, sejak 97 tahun silam, Indonesia telah menjadi imaji bersama. Sejak Tahun 1928, 17 tahun sesudahnya, barulah Sukarno dan Hatta mengatasnamakan Indonesia yang merdeka dari penjajahan.

Pada kesempatan ini, kita coba menggali keterhubungan konsep awal Nasionalisme itu. Bukan sebagaimana akar kata atau morfologi kata Indonesia yang digunakan, misalnya dari Indisch, Indus, hindia, yang ditambahi nesos. Melainkan kata operasional yang mengikat, jauh sebelum Indonesia itu dipatenkan secara umum, yakni Nationaal atau Nasional, yang digandeng bersama kata Indisch, menjadi Nationaal Indisch.

Hal ini hampir senda bila kita bicarakan mengenai Republik. Tidak sedikit penikmat sejarah yang menyimpulkan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik, karena menulis Naar de Republiek Indonesia (1925), yang kita maknai sebagai menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya, ini konteks operasional untuk Indonesia.

Oke, kalau judul karya Tan Malaka itu benar menggunakan kata Indonesia secara tertulis, meski saya juga belum melihat edisi pertama dari terbitan awal di Kanton. Maka, Tan Malaka 3 tahun sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, sudah menggunakannya. Walaupun, perlu diingat, Tahun 1850 kata “Indunesian” sudah ada oleh James Richardson Logan, dan Tahun 1880 Penggunaan nama Indonesia dipopulerkan oleh etnolog Jerman, Adolf Bastian, melalui bukunya “Indonesien Oder Die Inseln Des Malayischen Archipels”.

Padahal, kalau kita mau menyibak akar pengetahuan, maka Republik adalah karya Plato. Nasionalisme yang jelas termuati Tanah Air dalam pecahan Marxisme, adalah Otto Bauer seorang Austro-Marxis yang cukup lihai mendamaikan Marxisme dan Nasionalisme. Seorang Tokoh terkemuka Partai Sosial Demokrat Austria, yang pikirannya dipelajari juga oleh Sukarno. Tak ketinggalan pemikiran Ernest Renan, yang inti pemikirannya diikuti oleh Bung Karno, masyarakat yang ingin hidup bersama dan mewarisi bersama dalam satu Negara.

Dari uraian singkat konseptual dan operasional di atas, saya kira perlu untuk dipahami bahwa sosok Abdul Muthalib Sangadji (A.M. Sangadji) atau “Jago Toea”, dapat dikatakan sebagai pelopor Nasionalisme Indonesia.

Sengaja, saya mengajak pembaca untuk tidak melihat Sangadji dalam momentum ini sebagai Tokoh Sarekat Islam seperti yang sudah-sudah. Bahwa, ada peran Nasionalis seorang Sangadji, itu yang kita coba kuak dalam lintasan menuju kesatuan Indonesia.

Baik Tan Malaka dan Jago Toea, sama-sama meninggal dengan tembakan. Tan Malaka lahir tanggal 2 Juni 1897, dan meninggal dunia kurang lebih 2 Bulan sebelum terbunuhnya Sangadji, tanggal 21 Februari 1949 di Kediri. Sementara Jago Toea, meninggal di daerah Jetis, Yogyakarta. Sesuai catatan I.O. Nanulaita dalam bukunya berjudul Mr. Johanes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya (2009: 168).

Menelusuri Jejak Awal Sangadji

A.M. Sangadji lahir di Negeri Rohomoni, Pulau Haruku, Maluku Tengah pada 3 Juni 1889. Ia termasuk generasi Ambon yang mendapat akses pendidikan Barat. Menempuh HIS dan MULO di Ambon, lalu bekerja sebagai panitera (griffier) di Landraad Saparua pada 1909. Dari sini kesadarannya terhadap diskriminasi kolonial mulai tumbuh.

Sangadji dikenal bukan hanya karena ketajaman pikirannya, tetapi karena keberaniannya meninggalkan posisi nyaman birokrat kolonial untuk memilih jalan juang politik.

Pada awal 1910-an, ia berangkat ke Jawa, bergabung dengan arus besar pergerakan nasional yang sedang tumbuh. Ia dekat dengan Tjokroaminoto dan Agus Salim di Sarekat Islam (SI), menjadi jembatan penting antara kader pergerakan di Jawa dan kader-kader muda asal Timur.

Pada dekade 1920-an, Sangadji juga tercatat aktif di Kalimantan Timur, mendirikan Balai Pengadjaran dan Pendidikan Rakjat (BPPR) serta sekolah Neutrale School untuk anak-bumiputera.

Pengakuan yang Tertunda 

Pada 8 Februari 2025, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Nomor Surat: 338/5/PB.06.00/02/2025) resmi menyampaikan hasil usulan calon pahlawan nasional atas nama A.M. Sangadji kepada Gubernur Maluku.

Dalam surat itu disebutkan bahwa A.M. Sangadji telah dinyatakan memenuhi syarat oleh TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat), dan meskipun pada tahun 2024 tidak ada penganugerahan gelar pahlawan nasional (berdasarkan surat Sekretaris Militer Presiden No. B-88/KSN/SM/GT.02.00/01/2025), usulan tersebut dapat diajukan kembali.

Selain usulan formal itu, dukungan moral datang dari DPRD Maluku, akademisi, dan masyarakat akar rumput. Gubernur Maluku waktu itu bahkan menegaskan bahwa nama Sangadji sudah selayaknya diabadikan. Hal itu kemudian diwujudkan pada Mei 2025, ketika IAIN Ambon resmi berubah nama menjadi UIN Abdul Muthalib Sangadji, sebagai bentuk penghormatan atas kiprah dan pemikirannya dalam dunia pendidikan dan kebangsaan.

Surat ini menjadi momentum reflektif: seorang anak Ambon, A.M. Sangadji, yang lebih dari seabad lalu telah mengawali diskursus nasionalisme melalui organisasi lintas etnis dan agama, kini tengah menunggu pengakuan resmi negara atas kiprahnya. Di tengah arus politik modern yang kerap menihilkan nilai sejarah, munculnya nama Sangadji adalah bentuk restorasi moral kebangsaan, pengingat bahwa benih nasionalisme Indonesia tidak hanya tumbuh di Jawa, tetapi juga disemai oleh anak-anak Ambon di berbagai kota kolonial Hindia Belanda.

Jejak Sangadji di Nationaal Indisch Congres (NIC)

Salah satu dokumen penting tentang kiprah Sangadji tercatat dalam surat kabar “Pemberita-Makassar” edisi 14 Desember 1923. Dalam laporan berbahasa Melayu lama itu, disebutkan bahwa pada malam hari Senen tanggal 28/29 Oktober 1923 di Soerabaja telah didirikan satoe Comite goena mendirikan atau mengadakan satoe badan baroe seperti jang kita maksoedkan itoe, jang diberi nama Nationaal Indisch Congres (NIC).

Susunan pengurusnya sebagai berikut:

• Voorzitter (Ketua): Toean A.M. Sangadji
• Plaatsvervangend Voorzitter (Wakil Ketua): Toean Soeparnadi
• Eerste Secretaris (Sekretaris Pertama): Toean J.D. Syaranamual
• Tweede Secretaris (Sekretaris Kedua): Toean Bintarti
• Thesaurier (Bendahara): Toean J.F. Tuwanakotta
• Leden (Anggota): Toean-toean Simoen Wondosoedirdjo, Ongko A., dan Rooslan Wongsokoesoemo.

Dalam program NIC, tercantum asas utama organisasi ini: “Memajoekan persatoean kebangsa’an” yang dalam istilah Belanda disebut: Bevordering van Nationale Eenheid, yaitu memajukan persatuan kebangsaan. NIC memiliki cabang di berbagai daerah seperti Nationaal Java Congres, Nationaal Celebes Congres, dan sebagainya. Semua cabang menyetujui maksud besar NIC, yaitu membangun wadah bersama bagi rakyat Hindia Belanda untuk mempersiapkan diri menuju kemerdekaan (zelfbestuur).

Selang beberapa bulan, informasi mengenai kehadiran NIC, sebagaimana dalam Surat Kabar Darmo Kondo (edisi 12 Januari 1924), masih mengulang maklumat pendirian tersebut, menegaskan keberlanjutan gagasan Sangadji dan Syaranamual di Surabaya.

Sumber berikutnya, surat kabar Sri Djojo Bojo (edisi 20 Maret 1925), menuliskan kegiatan NIC, termasuk laporan rapat besar tanggal 15 Maret 1925 di gedung bioskop Keranggan, Surabaya, yang dihadiri ±1.500 orang. Dalam berita itu disebutkan perjalanan para tokoh NIC seperti Toean Zainal, Toean Patty, dan Toean J.D. Syaranamual. Mereka melakukan tournee dari Aceh hingga Ternate, menyaksikan langsung penderitaan rakyat di berbagai wilayah Hindia. Dr. Soetomo, pendiri Boedi Oetomo, bahkan hadir sebagai pendengar dan kemudian ikut berbicara menanggapi keluh kesah rakyat. Tuan Sangadji menutup rapat dengan pembicaraan mengenai “kenistaan rakyat di Ambon.”

Semua arsip ini memperlihatkan bahwa A.M. Sangadji adalah penggerak awal kesadaran nasional, lima tahun sebelum Sumpah Pemuda (1928), suatu fakta historis yang menempatkannya dalam posisi strategis dalam narasi kebangsaan Indonesia. Bukan suatu kebetulan juga mengenai kesamaan tanggal pada Kongres Pemuda II yang menelurkan Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 1928.  

Memaknai Strategi dan Taktik Juang

Sebelum NIC berdiri, A.M. Sangadji, J.F. Tuwanakotta, dan Patty telah aktif dalam Sarekat Ambon (SA) yang didirikan pada 9 Mei 1920 di Semarang. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah sosial-politik anak-anak Ambon di Jawa, sadar ataupun tidak, organisasi ini sebagai sikap melawan stigma kolonial yang kebanyakan menempatkan Orang Ambon sebagai abdi setia pemerintah kolonial.

Sarekat Ambon menjadi ruang artikulasi baru bagi orang Ambon yang terdidik, yang mulai menyadari pentingnya kesadaran diri sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Bila ditelisik, A. M. Sangadji juga masih punya irisan dengan Sarekat Ambon. Seperti dalam kutipan di bawah nanti. Dinamika internal berkembang kompleks. Dalam buku “Gubernur Pertama Indonesia” (Dirjen Kebudayaan, 2017). Yang menghadirkan narasumber Suharja, Mohammad Iskandar, dan Mirwan Andan, halaman 294 mengutip surat kabar Haloean tahun 1929:

“Keputusan pengurus Sarekat Ambon menimbulkan gejolak di kalangan pergerakan nasional, terutama Sarekat Islam. Organisasi yang disebut terakhir ini berpendapat bahwa emansipasi tanpa agama Islam sebagai dasar tidak dapat diterima.” Perbedaan pandangan itu menyebabkan A.M. Sangadji, yang kala itu juga pemimpin Sarekat Islam, memilih keluar dari Sarekat Ambon.

Namun, J.F. Tuwanakotta mengusulkan agar Sarekat Ambon bergabung dengan PPPKI (Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Politiek Kebangsaan Indonesia). Usulan ini ditolak oleh A.J. Latuharhary, yang menilai Sarekat Ambon sebaiknya tetap menjadi wadah maatschappelijke vereniging (organisasi sosial) yang independen, bukan bagian dari federasi politik.  

Pandangan ini memperlihatkan dinamika konseptual antara nasionalisme religius, sosial, dan administratif yang berkembang di kalangan intelektual Ambon awal abad ke-20. Pecah Pandangan, Tapi Tidak Pecah Semangat. Perbedaan ideologis antara Sangadji, Tuwanakotta, Patty, dan Latuharhary bukan tanda perpecahan, melainkan bukti kedewasaan intelektual. Mereka berbeda pandangan, namun tetap disatukan oleh semangat kebangsaan.

Sangadji dengan latar Sarekat Islam dan NIC memperjuangkan keadilan sosial berbasis etika Islam; Tuwanakotta dan Patty menekankan solidaritas sosial komunitarian; sedangkan Latuharhary kelak menjadi representasi rasionalisme administratif sebagai Gubernur Maluku pertama setelah kemerdekaan. Inilah solidaritas anak Ambon, yang tidak dibangun atas keseragaman pikiran, tetapi atas semangat verbroedering (persaudaraan) di tengah perbedaan.

Baik Sangadji, Sjaranamual, Tuwanakotta, Patty, Latuharhary, dan Leimena, dikenang sebagai sosok Ambon yang memilih untuk Bersatu melawan kolonialisme, menuju dan merawat kemerdekaan Indonesia.

Anak-anak Maluku Menyemai Nasionalisme

A.M. Sangadji (3 Juni 1889 – 19 April 1949) adalah penghubung antara Sarekat Ambon (1920), Nationaal Indisch Congres (1923), dan Sumpah Pemuda (1928). Ia menjadi jembatan antara generasi Ambon awal dan generasi muda seperti Johannes Leimena (6 Maret 1905 – 29 Maret 1977) dan A.J. Latuharhary (6 Juli 1900 – 8 November 1959). Leimena sendiri telah lebih dahulu mendapat gelar Pahlawan Nasional sejak 2010 sebagaimana diberitakan oleh Antara News Ambon (9 November 2010).

Pada dentuman tanggal yang sama, Tiga tahun sebelum Leimena berjuang dalam Kongres Pemuda I (1926), kemudian pada Kongres Pemuda II (1928). Sangadji sudah menanamkan ide dasar tentang persatuan kebangsaan (Bevordering van Nationale Eenheid) melalui NIC di Surabaya, bersama Tuwanakotta dan Sjaranamual. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Sangadji adalah inspirasi intelektual dan moral bagi generasi setelahnya, generasi yang menerjemahkan gagasan Sangadji dalam konteks republik.

Untuk itu, sebagai Pemuda Maluku di Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan Tema: “Pemuda Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu”, sebagai Pimpinan Pemuda di Maluku, saya mengajak mari kita melihat sudut pandang sejarah pergerakan Anak-anak Muda Maluku di masa lalu dalam spirit Orang Basudara. Mari terus menggali garis waktu sejarah dari para Tokoh Nasional asal Maluku, yang lebih banyak menarasikan titik temu, ketimbang titik pisah. Tentu, dengan tidak menanggalkan, apalagi meninggalkan kaidah ilmu Sejarah menurut G.J. Reiner, yakni tahap Heuristik, Kritik Internal dan eksternal, Interpretasi, dan Historiografi.

Dari seluruh kisah ini tampak jelas bahwa dari Ambon (Maluku), memainkan peran fundamental dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Melalui Sangadji, Sjaranamual, Tuwanakotta, Patty, Latuharhary, dan Leimena, kita belajar bahwa nasionalisme Indonesia tumbuh dari solidaritas lintas keyakinan, etnis, dan organisasi.

Mereka berbeda pandangan tetapi tidak bermusuhan; berdebat bukan untuk menang, melainkan untuk kebenaran. Inilah watak nasionalisme Ambon: verbroedering in verscheidenheid (Bahasa Belanda: persaudaraan dalam keberagaman).

Sangadji sudah Laik dan Layak sebagai Pahlawan Nasional 

Selain A.M. Sangadji, sederet nama Nyong Ambon yang sudah disebutkan sebelumnya, termasuk Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwabessy (19 Agustus 1914 – 11 November 1982) yang nama beliau ikut pula diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional di Tahun 2025. Sudah sepatutnya juga, mereka semua diberi gelar Pahlawan Nasional. Tak ketinggalan, sosok inspiratif pada Serangan Umum 1 Maret yang dikenal luas dengan nama Letnan Komarudin. Diyakini dari Kepualauan Kei dengan nama Eliakim Teniwut (1927-1990), masih perlu diteliti secara serius agar dapat diusulkan pula. 

Bila gelar Pahlawan Nasional dilihat dari kacamata Nasionalisme dan Usia-Proses, maka tidak kurang jua sosok A.M. Sangadji digelari Pahlawan Nasional. Kini, ketika nama A.M. Sangadji kembali diajukan sebagai calon Pahlawan Nasional dalam daftar 40 tokoh tahun 2025 (Kompas.com, 24 Oktober 2025), perjuangan ini bukan semata tentang gelar, melainkan pengakuan atas kontribusi Maluku bagi Republik Indonesia.

Sangadji bukan sekadar tokoh pergerakan; ia simbol soliditas Anak Maluku, generasi yang mengajarkan bahwa cinta tanah air tidak diukur dari asal, tetapi dari keberanian berpikir dan bertindak demi kemerdekaan Negara-Bangsa. Dari Ambon ke Surabaya, dari semangat Sarekat Islam, Sarekat Ambon ke Sumpah Pemuda, Sangadji menulis pengantar dari bab tentang makna ke-Indonesia-an yang Satu: “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa”, sebagaimana semangatnya dalam kalimat yang ia wariskan: “Lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka daripada pulang menjadi Raja”.

Semoga gelar Pahlawan Nasional kepada Jago Toea, dapat segera diteken Presiden Prabowo Subianto. Amin.*