Breaking News
light_mode

170 Umat Buddha dari Pegunungan Yamatitam Pedalaman Pulau Seram Ikut Perekaman Data Kependudukan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
  • visibility 68
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Malteng, Tajukmaluku.com-Sebanyak 170 umat Buddha dari kawasan pegunungan Yamatitam, termasuk Gunung Payung, turun ke Dusun Rumatiga, Desa Aketernate, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, untuk direkam data kependudukannya berlangsung waktu lima hari, 17–21 Agustus 2026.

Hasilnya, Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku bersama Dukcapil Maluku Tengah mencatatkan 191 dokumen kependudukan yang terdiri atas 16 Kartu Keluarga, 38 Kartu Tanda Penduduk, 108 Akta Kelahiran, dan 29 Akta Pernikahan bagi warga yang sebelumnya nyaris tak tersentuh administrasi negara.

“Kegiatan perekaman dokumen administrasi kependudukan ini memang kami lakukan sebagai salah satu bagian dari tugas kami untuk memastikan bahwa umat Buddha dapat memperoleh pelayanan sebagaimana yang harus mereka dapatkan,” ujar Pembimas Buddha Kanwil Kemenag Maluku, Ria Anis Purwaningrum, saat ditemui tim media di ruang kerjanya, Ambon, Rabu (2/9/2026).

Ria menjelaskan, langkah ini menjadi titik awal yang krusial bagi warga pegunungan yang selama ini nyaris tak tersentuh layanan administrasi negara.

Sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah memiliki dokumen paling dasar sekalipun, seperti Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Sehingga kami mendorong mereka supaya tercatat secara resmi sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana harapannya setelah mereka memiliki dokumen resmi tentunya mereka akan mendapatkan pelayanan-pelayanan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Sinergi Lintas Lembaga

Program yang menyentuh langsung akar rumput ini tidak berjalan sendiri. Kemenag menggandeng sejumlah organisasi keagamaan Buddha, baik di tingkat daerah maupun pusat, di antaranya Permabuddhi, Magabuddhi, Sangha Theravada Indonesia (STI), Patria, Wandani, hingga Yayasan Karuna Mitta Wijaya.

Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Maluku Tengah juga diterjunkan langsung ke lokasi untuk melakukan perekaman data di Dusun Rumatiga, Desa Aketernate, titik yang dipilih sebagai pusat pencatatan dokumen kependudukan bagi warga dari kawasan pegunungan tersebut.

Meski begitu, Ria menegaskan pendataan ini belum menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Faktor geografis dan kendala teknis dari sisi warga membuat sejumlah keluarga belum sempat menuntaskan proses perekaman.

“Ini belum semuanya, namun ini sebagai pemantik awal, tentu kami berharap ini akan terus berlanjut kembali untuk beberapa keluarga yang belum selesai melakukan perekaman dokumen kependudukan ini,” pungkasnya.

Langkah Kemenag Maluku ini menjadi bukti nyata bahwa layanan negara harus hadir hingga ke pelosok yang paling terpencil sekalipun, tak peduli seberapa jauh gunung yang harus didaki, seberapa panjang jalan yang harus ditempuh, demi memastikan setiap warga negara, apa pun keyakinannya, tercatat dan diakui haknya sebagai bagian dari Indonesia.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Legalitas Aset Negara, Kantah Bursel Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Kementerian Pertahanan

    Perkuat Legalitas Aset Negara, Kantah Bursel Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Kementerian Pertahanan

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan menyerahkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Selasa (22/9/2026). Penyerahan sertipikat berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan dan menjadi bagian dari upaya penataan serta legalisasi aset Barang Milik Negara (BMN), khususnya aset yang berada dalam pengelolaan instansi pertahanan. Sertipikat tersebut diserahkan oleh […]

  • Praktisi Hukum Safri Tuakia Tolak Legalisasi Sopi Tanpa Kajian Mendalam

    Praktisi Hukum Safri Tuakia Tolak Legalisasi Sopi Tanpa Kajian Mendalam

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Advokat dan Praktisi Hukum, Abdul Safri Tuakia menolak dengan tegas terkait rencana legalisasi sopi tanpa melalui kajian yang mendalam. Dijelaskan, wacana Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena mengenai fabrikasi atau penyulingan terstandar minuman tradisional sopi patut mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. “Saya memahami bahwa gagasan tersebut, sebagaimana disampaikan Wali Kota Ambon, masih sebatas […]

  • Peringati HKG ke-54, Ketua Pokja IV TP PKK SBT Suhartini Pimpin Aksi Intervensi Gizi di Bula

    Peringati HKG ke-54, Ketua Pokja IV TP PKK SBT Suhartini Pimpin Aksi Intervensi Gizi di Bula

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Bula,Tajukmaluku.com-Memperingati momentum bersejarah Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menunjukkan aksi nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dipimpin langsung oleh Ketua Pokja IV, Suhartini, jajaran pengurus bergerak menyisir sejumlah titik di Kota Bula untuk memberikan intervensi gizi, Jumat (13/3/2026). Mewakili Ketua TP PKK […]

  • Nina Batuatas Minta Vendor Katering Latsar CPNS Dievaluasi

    Nina Batuatas Minta Vendor Katering Latsar CPNS Dievaluasi

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Nina Batuatas, meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku mengevaluasi penyedia jasa katering dalam kegiatan Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Evaluasi perlu mencakup standar keamanan pangan dan pengawasan terhadap vendor. “Gangguan kesehatan yang dialami sejumlah peserta Latsar setelah mengonsumsi makanan harus menjadi bahan evaluasi serius, […]

  • Seruduk Kantor BPK RI, Koalisi OKP/LSM Duga Ada Aroma Korupsi 2 Mega Proyek Infrastruktur di SBB

    Seruduk Kantor BPK RI, Koalisi OKP/LSM Duga Ada Aroma Korupsi 2 Mega Proyek Infrastruktur di SBB

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Puluhan aktivis dari gabungan organisasi kepemudaan dan LSM di Maluku aksi unjuk rasa di depan Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jumat (11/7/2025). Mereka menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk membuka hasil audit terhadap dua proyek infrastruktur besar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang diduga kuat menyimpan banyak kejanggalan. Dua proyek yang dimaksud […]

  • Wabup Buru Selatan Dukung Pelaksanaan Rakor Awal GTRA untuk Percepat Reforma Agraria

    Wabup Buru Selatan Dukung Pelaksanaan Rakor Awal GTRA untuk Percepat Reforma Agraria

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Eliaser Selsily menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Buru Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program Reforma Agraria di daerah. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan di ruang kerja Wakil Bupati, Senin […]

expand_less