Breaking News
light_mode

Soal Efisiensi Anggaran, Benhur Watubun : Yang Pilih Prabowo, Stop Mengeluh

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 18 Feb 2025
  • visibility 251
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun meminta masyarakat yang memilih Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengeluh terkait kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.

Keputusan tersebut telah menjadi bagian dari strategi pemerintahan yang harus didukung oleh semua pihak, termasuk mereka yang memberikan suara untuk Prabowo Subiato – Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 lalu.

“Kalau dulu mendukung Prabowo, saya sarankan sekarang stop mengeluh,” kata Benhur kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, meski ini terasa cukup berat, tapi sebagai orang yang hidup dalam konteks bernegara, maka harus mematuhi apa yang telah diputuskan oleh Presiden.

“Apalagi ini juga telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025, maka saya juga harus ikut dan mendukung itu,” ujarnya.

Disinggung soal apakah pemerintahan Maluku dibawa kendali Hendrik Lewerissa-Abdulah Vanath mampu untuk mengembalikan efisiensi? Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, mampu dan tidak, berikan waktu dan kesempatan untuk mereka berdua.

“Menurut saya efisiensi itu hanya kata halus, sebut saja pemotongan anggaran. Nah, serahkan kesempatan ke pak Hendrik dan Abdulah, semoga mereka mampu mengembalikan itu,” jelasnya.

Benhur menyatakan, jika berbicara soal pemangkasan anggaran, di daerah sudah kerap melakukan itu.

Misalnya saja untuk biaya Pemilu ke KPU dan Bawaslu.

Sementara yang paling boros di negara ini yaitu kementerian dan lembaga.

Banyak workshop yang dilakukan bahkan hingga jalan-jalan ke luar daerah bahkan negeri.

“Kita di daerah, mana ada lihat kita ronda-ronda ke luar daerah. Kan tidak. Kalau ada, itu berbasis kinerja, bukan berbasis jalan-jalan,” tegasnya.

Kendati begitu, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu mengaku bahwa DPRD tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.(M-M)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KNPI Maluku Jumpa Perumda Panca Karya, Apresiasi dan Bahas Elaborasi

    KNPI Maluku Jumpa Perumda Panca Karya, Apresiasi dan Bahas Elaborasi

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Menjelang pelantikan kepengurusan baru, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Maluku melakukan kunjungan silaturahmi ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Panca Karya, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Maluku. Selasa (21/5/2025). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Maluku terpilih, Arman Kalean Lessy, bersama jajaran pengurus inti. […]

  • Polemik SK DPP PPP, Rovik: “Saya Pernah Ditawari jadi PLT, Saya Tolak Karna Saya Bukan Pengkhianat”

    Polemik SK DPP PPP, Rovik: “Saya Pernah Ditawari jadi PLT, Saya Tolak Karna Saya Bukan Pengkhianat”

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Rovik Akbar Afifuddin dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) DPP PP Nomor 0056/SK/DPP/W/II/2026 tentang penetapan Muhammad Reza Bahawerez dan Muhammad Husein Tuharea sebagai Plt. Ketua dan Sekretaris Wilayah PPP Maluku, menggantikan posisi Azis Hentihu dan Rovik. Kata Rovik, penunjukan tersebut belum sepantasnya dilaksanakan lantaran PPP saat ini masih terjebak dalam fluktuasi dualisme kepemimpinan antara kubu […]

  • International Women’s Day 2025: Aksi Bisu, dan Duka Perempuan

    International Women’s Day 2025: Aksi Bisu, dan Duka Perempuan

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com– “Indonesia boleh gelap tapi perempuan adalah cahaya yang tidak akan padam“. Demikian sorak perlawanan yang digaungkan para perempuan Maluku dalam Aksi Bisu memperingati International Women’s Day (IWD) di Bundaran Poka, Kota Ambon (10/3/2025). Gerakan aktivis perempuan yang diprakarsai oleh Korps HMI-Wati (Kohati) Komisariat Polnam, Kohati Komisariat Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI […]

  • PLN Journalist Awards 2025 Telah Dibuka. Berikut Info Lengkapnya

    PLN Journalist Awards 2025 Telah Dibuka. Berikut Info Lengkapnya

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakartanya,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) kembali mengajak para insan jurnalis untuk berpartisipasi dalam ajang PLN Journalist Awards (PJA) 2025. Mengusung tema “Energi Berdaulat untuk Indonesia Kuat“, pendaftaran dan pengumpulan karya telah dibuka hingga 23 Oktober 2025. Ajang tahunan ini menjadi kesempatan emas bagi para jurnalis di seluruh Tanah Air untuk mengikutsertakan karya terbaiknya melalui 6 (enam) kategori […]

  • Gaspers: Pimpinan DPRD Pakai Mobil Sewaan

    Gaspers: Pimpinan DPRD Pakai Mobil Sewaan

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pimpinan DPRD Kota Ambon tidak memiliki kendaraan dinas perorangan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan mobil sewaan. Langkah ini, menurut Sekretaris DPRD Kota Ambon, Apries Gaspersz, diambil sejak pimpinan baru dilantik pada September 2024. “Sejak September itu kita sewa untuk pimpinan DPRD. Kemudian di penyusunan anggaran baik di 2024 perubahan maupun di 2025 murni tidak pernah dianggarkan […]

  • Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Benhur Sebut A. M Sangadji Lebih Layak

    Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Benhur Sebut A. M Sangadji Lebih Layak

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Watubun menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto belum tepat. Pasalnya, pemberian gelar pahlawan itu lebih layak diberikan kepada A. M Sangadji yang pengusulan namanya sudah didorong lebih awal sejak tahun 2022 lalu. Baik dari keluarga maupun masyarakat luas, namun Soeharto ternyata lebih diprioritaskan. “PDI Perjuangan menolak keras langkah […]

expand_less