Maluku Siaga Bencana, BPBD Minta SK Tanggap Darurat Provinsi Diterbitkan
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
- visibility 240
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku mendorong percepatan penetapan status tanggap darurat di tingkat provinsi. Hingga kini, baru tiga daerah di Maluku yang menetapkan status tersebut secara resmi: Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Memang ada beberapa daerah lain yang juga terdampak bencana, seperti Tual dan Maluku Tenggara, namun mereka baru menyampaikan laporan kejadian. Status tanggap darurat secara resmi belum ditetapkan,” kata Kepala BPBD Maluku, Syarif, kepada wartawan. Rabu (16/07/2025).
Berdasarkan SK tanggap darurat dari tiga daerah itu, BPBD akan mengusulkan agar Gubernur Maluku segera menerbitkan SK tanggap darurat provinsi. Menurut Syarif, hal ini menjadi landasan penting bagi percepatan penanganan bencana secara terintegrasi.
“Beberapa waktu ke depan setelah Pak Gubernur mengeluarkan SK tanggap darurat, baru kita lihat secara keseluruhan hal-hal mana yang akan diselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa status tanggap darurat merupakan syarat legal untuk mengakses dana tak terduga serta membuka jalur bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Dana tak terduga tidak bisa langsung dikeluarkan saat bencana terjadi. Namun harus ada dasar hukumnya. Dengan adanya SK tanggap darurat, bantuan dari BNPB juga bisa segera mengalir ke Maluku,” jelas Syarif.
Meski SK tanggap darurat provinsi belum diterbitkan, BPBD Maluku telah menyalurkan bantuan awal ke sejumlah wilayah terdampak, seperti Ambalau di Seram Bagian Barat. Bantuan itu berupa selimut, matras, makanan siap saji, dan beras.
“Hal-hal itu yang sementara kita bantu, sambil menunggu penetapan tanggap darurat oleh Pak Gubernur,” kata Syarif.
BPBD juga menggandeng sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perhubungan. Koordinasi lintas sektor ini dinilai krusial dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Di sisi lain, Gubernur Maluku telah menghimbau seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan kemungkinan bencana lanjutan dalam waktu dekat.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar