Depkolektor, Kekuatan Sosial Orang Maluku yang Tak Pernah Terhitung di Jakarta

Mantan Depkolektor di Jakarta: “Kalau untuk Rp10 Juta Kami Berani, Apalagi untuk Maluku”

Ambon,Tajukmaluku.com-Ada kelompok masyarakat Maluku yang selama ini hampir tidak pernah masuk dalam pembicaraan tentang kekuatan sosial dan politik di daerah. Mereka bukan pejabat. Bukan pengusaha besar. Bukan pula elite organisasi. Mereka Adalah Depkolektor. Yang sebagaian besarnya tinggal di Jakarta.

Profesi itu melekat kuat dengan stigma negatif. Depkolektor identik dengan penagihan, tekanan, konflik, bahkan kekerasan. Tidak sedikit orang yang langsung menilai mereka sebagai kelompok bermasalah.

Mereka pergi ke Jakarta karena mencari uang. Mereka bekerja di sektor yang keras karena peluang dan kesempatan di kampung halaman juga terbatas. Kehidupan Ibukota yang keras membuat sebagian dari mereka harus menghadapi risiko setiap hari hanya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menyambung hidup mereka.

Kini sebagian telah kembali ke Ambon. Kehidupan mereka tidak otomatis membaik.

Seorang mantan depkolektor yang pernah bekerja bertahun-tahun di Jakarta mengaku kini menjalani kehidupan serba terbatas. Tidak ada pekerjaan tetap. Penghasilan tak menentu, sementara tuntutan ekonomi keluarga terus berjalan.

Kepada TajukMaluku.com, seorang depkolektor yang tidak ingin disebutkan namanya bercerita tentang kehidupannya, jaringan orang Maluku di Jakarta, dan satu hal yang menurut dia selama ini luput dari perhatian publik yakni kekuatan massa dan jaringan sosial orang-orang Maluku yang bekerja di sektor informal.

Menurut dia, jumlah orang Maluku di Jakarta sangat banyak. Mereka tersebar di berbagai sektor pekerjaan. Ada yang menjadi sopir, pekerja lapangan, tenaga pengamanan, pekerja informal, hingga depkolektor. Mereka memiliki jaringan. Dan jaringan itu, kata dia, sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan kolektif masyarakat Maluku.

“Selama ini kalau dengar depkolektor atau mata elang, orang-orang langsung pikir kami orang kasar. Bahkan di cap sebagai preman. Padahal kami juga orang Maluku. Kami punya keluarga di Maluku. Kami punya kepentingan bersama di sini,” katanya.

Ia mengakui pekerjaan sebagai depkolektor memiliki risiko. Di Jakarta, pekerjaan itu menuntut keberanian. Ada penolakan. Ada ancaman. Ada situasi yang tidak bisa diprediksi.

Namun, menurut dia, orang-orang yang pernah menjalani pekerjaan tersebut justru memahami bagaimana bekerja dalam tekanan.

“Di Jakarta kami biasa kerja dengan tekanan. Kami biasa menghadapi situasi sulit. Kami biasa bergerak dengan orang banyak,” ujarnya.

Ia bukan meminta masyarakat membenarkan praktik kekerasan dalam penagihan.

Menurut dia, tindakan melanggar hukum tetap harus diproses. Tetapi pengalaman itu, katanya, tidak otomatis membuat seseorang kehilangan hak untuk berkontribusi bagi daerah asalnya.

“Kalau ada yang salah, proses secara hukum. Tapi jangan karena itu seorang depkolektor lalu dianggap tidak berguna bagi Maluku,” katanya.

Ia kemudian bicara mengenai demonstrasi.

Menurut dia, aksi massa tidak selalu identik dengan kerusuhan. Demonstrasi adalah salah satu instrumen masyarakat untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

Jika suatu saat masyarakat Maluku membutuhkan dukungan untuk menyuarakan kepentingan daerah di Jakarta, ia mengaku siap ikut. Dengan syarat dan tuntutannya jelas dan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau pemerintah pusat tidak pernah menggubris hak orang Maluku, ya masyarakat juga punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi lewat aksi. Kami juga bisa ikut. Tapi harus tertib,” katanya.

Di akhir percakapan, Ia kembali mengingat masa ketika bekerja di Jakarta. Penghasilan menjadi salah satu alasan mengapa pekerjaan berisiko tetap dijalani.

“Kalau dulu di Jakarta untuk Rp5 juta sampai Rp10 juta saja kita bisa bertaruh nyawa untuk itu, apalagi untuk kepentingan orang Maluku.” Tutupnya.*(01-F)