Tajukmaluku com-Di balik deretan visi pembangunan yang mulai mewarnai lanskap Seram Bagian Timur (SBT), ada fondasi yang menentukan keberlanjutan semua itu: disiplin birokrasi. Disiplin tak semata urusan administratif, melainkan jantung dari sistem tata kelola pemerintahan. Dalam konstelasi inilah, peran Ahmad Quadri Amahoru sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) diperhitungkan lebih dari sekadar jabatan struktural. Ia adalah penentu arah dan wajah birokrasi di bawah visi “Gerak Cepat” dari Bupati Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati Vitho Wattimena.
Disiplin: Nafas Baru Birokrasi SBT
Disiplin dalam birokrasi tak melulu soal kehadiran apel pagi atau tertib administrasi. Disiplin menyangkut etika pelayanan publik, kepatuhan terhadap waktu, hingga kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Amahoru, sebagai Sekda memegang peran strategis, menjadi panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mesti mengubah cara pandang birokrasi dari mentalitas “asal kerja” menjadi “kerja nyata”.
Dr. Riant Nugroho, pakar kebijakan publik dari UI, melihat tantangan terbesar dalam birokrasi Indonesia bukan pada sistem, melainkan pada budaya. “Disiplin itu budaya kerja yang dibentuk lewat keteladanan, konsistensi, dan kepemimpinan yang punya arah,” ujarnya. Di level daerah seperti SBT, pernyataan ini menemukan relevansinya.
Quadri, dalam beberapa upayanya, mulai menekankan prinsip reward and punishment yang konsisten. ASN yang berkinerja baik diberi ruang promosi, sementara yang abai diberi pembinaan atau bahkan evaluasi ketat. Pendekatan ini, meski tidak populis, adalah bentuk keadilan birokrasi yang menuntut profesionalisme, bukan kedekatan personal.
Dalam konfigurasi pemerintahan daerah, Sekda adalah jantung birokrasi. Ia bukan sekadar perpanjangan tangan kepala daerah, tapi juga menjadi pemimpin transformatif yang menjaga kesinambungan antara visi politik dan pelaksanaan teknokratis.
Ahmad Quadri Amahoru dengan pengalamannya selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengawal agenda-agenda pembangunan di Kabupaten SBT selama ini cukup menjadi modal untuk posisinya saat ini. Pada spektrum strategis sebagai enfocer, inovatif sekaligus integrator. Adalah modal kuat untuk posisinya saat ini. Kepemimpinan yang inovatif dan kreatif serta disiplin selama berkarir di lingkup Pemerintah Seram Bagian Timur.
Sebagai ASN yang telah berkarir lama di SBT, Sekda merupakan bdi negara menduduki posisi n jenjang karir birokrasi yang cukup panjang membuat dirinya tegas dalam menegakkan aturan, namun cukup visioner untuk menciptakan inovasi, serta mampu merajut sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa peran yang kuat di tiga lini ini, birokrasi hanya akan menjadi ladang rutinitas yang mandul dari hasil.
Beberapa langkah prioritas seperti digitalisasi layanan publik, reformasi pelayanan satu pintu, dan pelatihan kepemimpinan bagi ASN muda adalah bentuk investasi jangka panjang yang akan menumbuhkan birokrasi berorientasi hasil, bukan sekadar prosedur.
Tantangan Struktural dan Budaya
Tentu saja, perjalanan menuju perubahan tak semudah membalik telapak tangan. Keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang belum merata, serta kuatnya residu budaya birokrasi feodal menjadi tantangan nyata. Dalam banyak kasus, loyalitas ASN masih lebih kuat kepada figur daripada sistem. Di titik ini, pendekatan struktural perlu ditopang dengan rekayasa budaya kerja baru.
“Kalau sistem bisa dibangun dalam lima tahun, budaya bisa butuh dua dekade,” kata Eko Prasojo, mantan Wakil Menpan-RB. Maka dari itu, reformasi birokrasi di SBT tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi. Ia butuh figur pemimpin menengah seperti Sekda yang mampu menumbuhkan habitus baru lewat keteladanan—berani, terbuka, dan konsisten.
Di kecamatan-kecamatan, Fachry melalui Ahmad Quadri mendorong peran camat dan kepala desa sebagai frontliner pelayanan publik. Ini terobosan kecil yang, bila dilaksanakan konsisten, berdampak besar.
Disiplin tanpa transparansi adalah jalan sia-sia. Sekda sebagai penjaga etika birokrasi mesti memastikan keterbukaan informasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Sistem seperti e-budgeting, e-planning, dan dashboard evaluasi publik perlu segera diterapkan sebagai bagian dari reformasi digital.
Langkah ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi menciptakan trust antara negara dan masyarakat. Dalam dari konteks ini, SBT harus belajar dari daerah lain seperti Banyuwangi atau Bojonegoro yang berhasil menjadikan keterbukaan sebagai energi sosial untuk membangun daerah. Quadri, dengan posisi strategisnya, perlu membangun culture of accountability di lingkungan ASN. Birokrasi harus merasa malu jika tidak melayani, bukan hanya takut karena dimarahi atasan.
Menuju Legacy Tata Kelola
Setiap masa pemerintahan pasti berganti. Tapi sistem birokrasi yang baik akan tetap bekerja tanpa tergantung siapa yang memimpin. Inilah warisan atau legacy yang harus dibangun dari sekarang. Bila Quadri mampu membangun fondasi kedisiplinan, menumbuhkan inovasi, serta menjamin transparansi, maka ia sedang menulis sejarah tata kelola yang akan hidup lebih lama dari masa jabatannya.
Disiplin sistematik yang dicanangkan Amahoru nantinya merubah wajah birokrasi SBT menjadi corong pelayanan publik yang baik.
Kini saatnya “Gerak Cepat” di SBT tak boleh dibaca sebagai slogan politik, melainkan ruh dari sebuah pemerintahan baru yang kini hadir, melayani, dan berubah. Dan di balik itu, ada disiplin yang kokoh sebagai fondasi, serta satu figur yang menjaga agar mesin birokrasi tak keluar jalur: ada loyalitas Sekda Ahmad Quadri Amahoru terhadap Fachy-Vito. Sebab birokrasi adalah rangkaian sistem yang terus bergerak karena kesadaran, bukan paksaan.
Fadhel Rumakat, Penulis adalah anak muda asal Seram Bagian Timur, aktif dalam isu sosial, lingkungan, dan gerakan antikorupsi.
