Breaking News
light_mode

Kepala PSDKP Ambon Johanis J. Medea Nilai RUU Daerah Kepulauan Bisa Akhiri Ketimpangan di Maluku

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
  • visibility 137
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, Johanis J. Medea menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan bisa mengakhiri ketimpangan di Maluku.

Kata dia, wilayah Maluku membutuhkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpijak pada karakter wilayah kepulauan.

Salah satu instrumen yang dinilai penting untuk menjawab ketimpangan itu adalah pengesahan RUU dimaksud.

Pernyataan itu disampaikan Johanis saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik “Menyambut RUU Daerah Kepulauan” yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Ambon. Sabtu (9/5/2026).

Dalam paparannya, Johanis memotret besarnya potensi kelautan Maluku yang hingga kini belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Padahal, kata dia, Maluku merupakan salah satu daerah penghasil perikanan terbesar di Indonesia.

“Produksi perikanan tangkap Maluku pada tahun 2024 hampir mencapai 400 ribu ton. Potensi ini luar biasa, tetapi belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat,” kata Johanis.

Ia menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi daerah kepulauan bukan semata sumber daya, melainkan ketimpangan kebijakan pembangunan yang selama ini masih berorientasi pada daratan.

Akibatnya, berbagai persoalan klasik seperti mahalnya transportasi laut, keterisolasian pulau-pulau, keterbatasan internet, pendidikan dan fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan nyata di Maluku.

Menurut Johanis, paradigma pembangunan daerah kepulauan harus diubah. Laut, kata dia, tidak lagi boleh dipandang sebagai pemisah antarwilayah.

“Laut harus ditempatkan sebagai ruang utama pembangunan, jalur logistik, ruang produksi perikanan, sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Johanis menilai, kehadiran RUU Daerah Kepulauan akan menjadi landasan hukum penting dalam memperkuat kewenangan daerah mengelola sumber daya laut dan kawasan maritimnya.

Ia menjelaskan, saat ini kewenangan pengelolaan laut provinsi masih terbatas pada 12 mil laut. Sementara dalam konsep daerah kepulauan, ruang laut antar pulau yang selama ini belum terintegrasi dapat menjadi bagian dari wilayah pengelolaan daerah.

“Karakter Maluku adalah gugusan pulau yang saling terhubung oleh laut. Karena itu kebijakannya juga harus berbasis kepulauan,” katanya.

Tak hanya berbicara konsep, Johanis juga menekankan pentingnya kesiapan daerah jika RUU tersebut disahkan. Menurutnya, dokumen perencanaan seperti RTRW dan RPJMD harus segera diarahkan pada orientasi pembangunan maritim berbasis gugus pulau.

Ia juga menyoroti perlunya percepatan penataan ruang laut, sinkronisasi pengawasan pusat dan daerah, hingga digitalisasi data kelautan agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.

Di sektor pengawasan perikanan, Johanis secara khusus menyinggung masih maraknya praktik illegal fishing di wilayah Maluku. Ia menilai penguatan kewenangan daerah harus dibarengi dengan penguatan sumber daya manusia pengawas perikanan.

Menurut dia, hasil tangkapan ikan dari wilayah administrasi Maluku semestinya lebih dahulu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal sebelum dipasarkan keluar daerah.

Selain sektor perikanan, Johanis juga melihat potensi wisata bahari Maluku masih sangat terbuka, termasuk pengembangan wisata kapal pesiar yang selama ini belum dimaksimalkan.

Ia menilai RUU Daerah Kepulauan dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas pengembangan ekonomi maritim masyarakat pesisir.

Namun di sisi lain, Johanis mengingatkan bahwa pembangunan maritim tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan. Ia menyoroti persoalan sampah plastik yang masih mencemari pesisir dan laut Maluku.

“Kalau laut dijadikan sumber kehidupan dan instrumen utama kesejahteraan masyarakat, maka laut juga wajib dijaga bersama,” tegasnya.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Kota Tual Resmi Dimulai, Pj. Sekda Fahry Rahayaan Sampaikan Pesan Khusus Wali Kota

    Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Kota Tual Resmi Dimulai, Pj. Sekda Fahry Rahayaan Sampaikan Pesan Khusus Wali Kota

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tual,Tajukmaluku.com-Pemerintah Kota Tual resmi menggelar Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II, yang berlangsung sejak 4 hingga 10 Mei 2025 di Gedung CAT BKPSDM Kota Tual. Seleksi ini diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah. Sebanyak […]

  • Tingkatkan Keandalan Listrik di Pulau Ambon, PLN UIW MMU Lakukan Pemeliharaan

    Tingkatkan Keandalan Listrik di Pulau Ambon, PLN UIW MMU Lakukan Pemeliharaan

    • calendar_month Sabtu, 8 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan distribusi di sebagian kawasan di Pulau Ambon pada Sabtu (8/2/2025). General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula menyampaikan, hal ini dilakukan guna meningkatkan keandalan dan mutu listrik di Pulau Ambon. “Kami ingin […]

  • BEMNus Dukung Ground Breaking Blok Masela: Langkah Strategi Menuju Kesejahteraan Masyarakat Maluku

    BEMNus Dukung Ground Breaking Blok Masela: Langkah Strategi Menuju Kesejahteraan Masyarakat Maluku

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyatakan dukungan terhadap agenda Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam waktu dekat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Koordinator Daerah BEM Nusantara Adam R. Rahantan memandang bahwa pembangunan Lapangan Gas Abadi Blok […]

  • Ini Pandangan Akademisi Soal Pengalihan Utang ke Pengelolaan Kawasan Konservasi di Banda

    Ini Pandangan Akademisi Soal Pengalihan Utang ke Pengelolaan Kawasan Konservasi di Banda

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Abdul Ajiz Siolimbona, Dosen Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun Ternate beberkan pandangannya terkait kebijakan pengalihan utang terhadap pengelolaan kawasan konservasi di Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Dimana, sekitar 6,3 juta hektar kawasan konservasi terumbu karang di Banda tengah menjadi alat negosiasi Pemerintah Pusat untuk membayar sebagian utang dari total nilai […]

  • Dukung Laga Bergengsi Super League, PLN UP3 Ternate Jaga Keandalan Listrik di Stadion Gelora Kie Raha

    Dukung Laga Bergengsi Super League, PLN UP3 Ternate Jaga Keandalan Listrik di Stadion Gelora Kie Raha

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ternate,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) menegaskan komitmennya mendukung kelancaran penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional Super League dengan memastikan keandalan pasokan listrik pada pertandingan Malut United melawan Persib yang digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Minggu (14/12/2025). Dukungan ini merupakan bagian dari upaya PLN dalam menyukseskan agenda olahraga berskala nasional di […]

  • KNPI Maluku Dorong Kurikulum Berbasis Laut-Pulau dan Apresiasi Bupati Bursel Ditengah Efesinsi

    KNPI Maluku Dorong Kurikulum Berbasis Laut-Pulau dan Apresiasi Bupati Bursel Ditengah Efesinsi

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, menegaskan masa depan daerah sangat ditentukan dari ruang kelas. Ia mendorong lahirnya kurikulum berbasis laut-pulau sebagai fondasi pembangunan Maluku, sekaligus mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk “Membangun Daerah dari Ruang Kelas: Peran Pendidikan dan Kepemimpinan dalam […]

expand_less