Dinsos Maluku Kawal Gelar Pahlawan Nasional A.M. Sangadji, Menteri Sosial Restui Penguatan Sentra Lawamena
- account_circle Admin
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 2
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Pemerintah Provinsi Maluku mulai mendorong dua agenda strategis bidang sosial usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (20/2026).
Dua agenda itu menyangkut pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk A.M. Sangadji serta pengembangan Sentra Lawamena sebagai pusat layanan sosial terpadu di Maluku.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Affandi Hasanussi, mengatakan seluruh dokumen administrasi pengusulan A.M. Sangadji telah dinyatakan lengkap oleh Direktorat yang menangani usulan kepahlawanan nasional di Kementerian Sosial.
“Dokumen administrasi sudah lengkap dan sudah diterima secara resmi. Saat ini prosesnya tinggal berlanjut ke Setneg,” kata Affandi saat dihubungi Tajukmaluku.com via telepon whatsaap, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, proses pengusulan tersebut mulai dipercepat sejak dirinya bersama jajaran Dinas Sosial Maluku melakukan pertemuan awal dengan Menteri Sosial tidak lama setelah dilantik pada Maret 2026.
Dalam pertemuan itu, seluruh dokumen pendukung langsung diserahkan, termasuk rekomendasi resmi yang ditandatangani Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Affandi menyebut dukungan, kolaborasi dari pemerintah daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi bagian penting dalam mendorong pengusulan tersebut.
Ia juga mengapresiasi anggota DPR RI asal Maluku, Alimudin Kolatlena, yang ikut mengawal proses pengusulan itu di tingkat pusat.
“Pak Gubernur meminta untuk terus mengawal proses ini. Poinnya adalah bekerja untuk kemajuan Maluku perlu kerja secara kolaborasi, terintegrasi antar jenjang pemerintahan baik pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, ” ujarnya.
Selain A.M. Sangadji, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengusulkan nama Prof. Siwabessy dalam agenda pengusulan kepahlawanan nasional.
Seluruh dokumen pendukung kedua tokoh itu, kata Affandi, telah disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Sosial.
Affandi mengatakan dukungan masyarakat Maluku juga menjadi faktor penting dalam proses tersebut.
“Doa dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Itu bagian dari ikhtiar bersama,” katanya.
Sentra Lawamena
Selain agenda kepahlawanan nasional, pertemuan dengan Menteri Sosial juga membahas pengembangan Sentra Lawamena di Maluku.
Pemerintah daerah telah mengusulkan pembentukan sentra tersebut sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat yang akan menangani berbagai persoalan sosial secara terpadu di daerah kepulauan.
Menurut Affandi, Menteri Sosial merespons positif usulan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mengawal realisasinya bersama Pemerintah Provinsi Maluku.
“Pak Menteri merespons sangat baik. Beliau memahami kondisi geografis Maluku dan menilai keberadaan sentra seperti ini memang dibutuhkan daerah kepulauan,” ujar Affandi.
Sentra Lawamena dirancang sebagai pusat layanan multi layanan sosial penunjang standar pelayanan minimal (SPM) yang tidak hanya menangani persoalan sosial seperti disabilitas, lansia, hingga gelandangan dan pengemis, tetapi juga menjadi balai pelatihan vokasi untuk pemberdayaan masyarakat rentan.

Pemerintah daerah, kata Affandi, telah menyiapkan lahan milik Pemda sebagai lokasi pembangunan sentra tersebut. Nantinya, seluruh kabupaten/kota di Maluku dapat merujuk penanganan persoalan sosial ke sentra itu.
“Kita ingin masyarakat rentan ini tidak hanya bertahan hidup, tapi bisa naik kelas. Ada pelatihan, ada pemberdayaan, ada perubahan ekonomi,” katanya.
Dinas Sosial Maluku juga membawa data Kawasan Adat Terpencil (KAT) dari 11 kabupaten/kota dalam pertemuan tersebut.
Data itu mencakup komunitas adat seperti Naulu, Alifuru hingga masyarakat adat di kawasan Danau Rana yang selama ini dinilai membutuhkan perhatian serius dari negara.
Menurut Affandi, penguatan program KAT dan pembangunan Sentra Lawamena menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Maluku, terutama pada wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan seperti Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar.
Ia mengatakan Menteri Sosial memahami secara langsung tantangan geografis Maluku karena pernah mengunjungi kawasan kepulauan di daerah itu menggunakan kapal pada 2005 silam.
“Beliau (Pak Mensos) memahami betul persoalan rentang kendali di Maluku. Karena itu usulan Sentra Lawamena dinilai penting untuk mendekatkan layanan sosial kepada masyarakat kepulauan,” kata Affandi.*(01-F)
- Penulis: Admin





Saat ini belum ada komentar