Breaking News
light_mode

KPR Sudah Lunas? Jangan Lupa Urus Roya agar Sertipikat Bebas dari Hak Tanggungan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
  • visibility 79
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Namrole,Tajukmaluku.com-Melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau pinjaman dengan jaminan sertipikat tanah merupakan langkah penting bagi pemilik properti. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa setelah utang dinyatakan lunas, masih ada satu tahapan administrasi yang wajib dilakukan, yakni pengurusan Roya atau penghapusan Hak Tanggungan pada sertipikat tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan mengimbau masyarakat untuk segera mengajukan Roya setelah memperoleh surat pelunasan dari bank. Langkah ini bertujuan agar catatan Hak Tanggungan yang sebelumnya menjadi jaminan utang dapat dihapus dari buku tanah dan sertipikat.

Roya merupakan proses administrasi pertanahan untuk menghapus atau mencoret catatan Hak Tanggungan setelah seluruh kewajiban debitur kepada kreditur telah diselesaikan. Meskipun pinjaman telah lunas, status Hak Tanggungan tidak terhapus secara otomatis sehingga harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Roya belum dilakukan, secara administrasi sertipikat tanah masih tercatat sebagai objek jaminan kredit. Kondisi tersebut dapat menghambat berbagai transaksi pertanahan, seperti proses jual beli, hibah, pewarisan, maupun pengajuan kredit baru dengan menggunakan sertipikat yang sama.

Untuk mengajukan permohonan Roya, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, antara lain:

  • Sertipikat Hak Tanggungan asli.
  • Surat keterangan atau surat pelunasan dari bank.
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), apabila dipersyaratkan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan mengingatkan bahwa pengurusan Roya merupakan bagian penting dari tertib administrasi pertanahan. Dengan dihapusnya catatan Hak Tanggungan, sertipikat kembali bersih dari beban jaminan sehingga memberikan kepastian hukum penuh kepada pemilik tanah.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak menunda pengurusan Roya setelah menerima surat pelunasan dari bank. Semakin cepat proses tersebut dilakukan, semakin mudah pula pemilik tanah memanfaatkan asetnya untuk berbagai keperluan hukum maupun ekonomi di masa mendatang.

Melalui pelayanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, dan transparan, Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan terus mendorong masyarakat untuk melengkapi setiap tahapan administrasi pertanahan agar hak atas tanah yang dimiliki memperoleh perlindungan hukum secara optimal.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Maluku Jadwalkan Rapat dengan BPJN Usai Demo Soal Temuan BPK

    DPRD Maluku Jadwalkan Rapat dengan BPJN Usai Demo Soal Temuan BPK

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku merespons cepat tuntutan masa aksi LSM Koalisi Aktivis Anti Korupsi (KAAKI) Maluku terkait Temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Tahun 2022 dan Semester 1 TA 2023. Komisi III lewat Richad Rahakbauw yang menemui masa aksi di ruang rapat Komisi IV menyampaikan dengan tegas akan berkoordinasi dan […]

  • Tambang PT Batulicin di Kei Besar Langgar UU Pulau Kecil, DPRD Maluku Diminta Panggil Gubernur

    Tambang PT Batulicin di Kei Besar Langgar UU Pulau Kecil, DPRD Maluku Diminta Panggil Gubernur

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Aktivitas penambangan pasir dan batu oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA), anak perusahaan dari Jhonlin Group milik Haji Isam alias Andi Syamsuddin Arsyad, di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi sorotan publik lantaran penambangan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Pulau Kei Besar yang […]

  • Kolaborasi PLN UIW MMU dan MCC Gaungkan Pesan Zero Waste Lewat Fashion Show Daur Ulang

    Kolaborasi PLN UIW MMU dan MCC Gaungkan Pesan Zero Waste Lewat Fashion Show Daur Ulang

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) terus menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kolaborasi inovatif bersama komunitas lokal. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, PLN UIW MMU bekerja sama dengan Moluccas Coastal Care (MCC) sukses menggelar kegiatan bertajuk “Fashion Show Daur Ulang Zero Waste Warrior: From Trash […]

  • Dihadapan Senator Bisri, DKP : Sekarang Kita Hanya Penonton di Laut Maluku

    Dihadapan Senator Bisri, DKP : Sekarang Kita Hanya Penonton di Laut Maluku

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pemerintah Provinsi Maluku kembali dibatasi untuk mengelolah laut, meski dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah sebesar 12 mil laut dari garis pantai. Semua mekanisme perijinan pengelolaan wilayah laut saat ini telah diurusi Pemerintah Pusat secara langsung, bahkan untuk keramba ikan di Teluk Ambon harus ada ijin Kementrian Perikanan dan Kelautan di […]

  • DPRD Upayakan Program Strategis Nasional Masuk ke Maluku

    DPRD Upayakan Program Strategis Nasional Masuk ke Maluku

    • calendar_month Kamis, 9 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berinisiatif mendorong agar Program Strategis Nasional (PSN) diarahkan ke Maluku. Anggota Komisi III, Rovik Akbar Afifudin mengatakan, pihaknya telah mengagendakan penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat (Pempus) pada bulan ini. “Tadi kita telah melakukan rapat perihal perihal mendorong PSN masuk ke Provinsi Maluku,” kata Rovik, Kamis (9/1/2025). Dari rapat […]

  • Jaga Stabilitas Harga, Bulog Tak Hanya Hadir di Pasar Murah

    Jaga Stabilitas Harga, Bulog Tak Hanya Hadir di Pasar Murah

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota Ambon menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu komoditas utama yang disediakan dalam program ini adalah beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola oleh Bulog. Pasar murah kali ini, Bulog menyalurkan sebanyak 150 karung beras […]

expand_less